Posted on: 29 September 2020 Posted by: Priliana Oktaviany Comments: 0

Pekerja Wajib Membayar PPh 21, Sebenarnya Apa Ya PPh 21?

Pengertian PPh 21

Pengertian menjadi hal hal yang utama yang harus diketahui oleh semua orang. Terutama bagi yang memegang divisi perpajakan di dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Perdirjen (Peraturan Direktur Jenderal) tentang pajak diatur dalam No. PER-32/PJ/2015. Dari peraturan tersebut menyatakan bahwa pajak atas penghasilan yang berupa upah, gaji, tunjangan, honorarium serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dari pajak tersebut masih berkaitan dengan pekerjaan, kegiatan, jasa dan jabatan yang dilakukan oleh pribadi yang menjadi subjek pajak di dalam negeri.

PPh 21 itu tersirat sebuah kata yang berupa wajib pajak. Pengertian akan wajib pajak juga menjadi bagian dari subjek pajak yang tidak bisa dipisahkan. Serta selalu berhubungan satu sama lain. Sesuai dengan PPh 21, wajib pajak memiliki arti seseorang yang harus mengeluarkan pajak atas penghasilannya. Jadi penghasilan dari orang tersebut akan dipotong sesuai dengan nominal yang berlaku dan diatur dalam PPh 21.

Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada :

  • UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016
  • Peraturan/UU lainnya yang memuat tentang Pajak Penghasilan

Sebagai tambahan informasi, bahwa peraturan tentang tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016 silam. Sehingga perhitungan PPh 21 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang ditetapkan tahun 2016 tersebut.

Peserta Wajib Pajak PPh 21

Sebelum mengetahui tentang tarif pajak PPh Pasal 21, mari kita pahami dahulu siapa saja peserta yang harus melakukan wajib pajak PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3.

1. Pegawai

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan peserta wajib pajak PPh

3. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :

  • Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris
  • Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya
  • Olahragawan
  • Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
  • Pengarang, peneliti dan penerjemah
  • Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
  • Petugas penjaja barang dagangan
  • Petugas dinas luar asuransi
  • Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya

4. Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :

  • Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
  • Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja
  • Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
  • Peserta pendidikan dan pelatihan

5. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama

6. Mantan pegawai

7. Wajib pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

  • Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
  • Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja
  • Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
  • Peserta pendidikan dan pelatihan

Tarif Pajak Pph 21

Sebelum menentukan berapa tarif PPh 21 yang harus dibayarkan karyawan, Anda harus mengetahui berapa PKP (Penghasilan Kena Pajak) PPh 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PKP (Penghasilan Kena Pajak) PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut :

  • Pegawai tetap
  • Penerima pensiun berkala
  • Pegawai tidak tetap, yang penghasilannya dibayar setiap bulan (atau jumlah kumulatif penghasilan dalam satu bulan telah melebihi Rp 4.500.000)
  • Bukan pegawai, yang penghasilannya bersifat berkesinambungan (menurut PER-31/PJ/2009, berkesinambungan adalah imbalannya dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan)

Jika jumlah penghasilan lebih dari Rp 450.000/hari. Ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian, mingguan, satuan atau borongan. Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000. Selain itu pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016, Anda tidak akan dikenakan pajak pengahasilan jika penghasilan Anda kurang atau sama dengan Rp 54.000.000. Berikut adalah penjelasan lengkapnya.

  • Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
  • Rp 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
  • Rp 54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
  • Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

3. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut :

  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000 adalah 5%
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 adalah 15%
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 adalah 25%
  • Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000 adalah 30%
  • Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP

Itulah beberapa penjelasan mengenai PPh Pasal 21 yang perlu Anda ketahui. Sebagai seorang karyawan, Anda harus mengetahui berapa pajak yang harus dibayarkan. Dengan mengetahui penghasilan kena pajak, Anda dapat lebih mudah menghitung berapa nominal gaji yang harus dipotong untuk membayar pajaknya.

Sekian penjelasan dari artikel kali ini. Semoga menambah informasi untuk Anda 🙂

Categories:

Leave a Comment